Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara memastikan Morotai akan menjadi penggerak ekonomi Malut, dari sektor kelautan dan perikanan, menyusul komitmen pemerintah mempercepat pembangunan daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu.
“Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Morotai sebagai KEK tersebut tercantum dalam paket ekonomi V yang baru dimumumkan pemeritah. Dalam paket ekonomi V itu pemerintah akan mempercepat pembangunan tujuh KEK di Indonesia, salah satunya KEK Morotai,” kata DKP Malut Buyung Rajilun di Ternate, Jumat, dikutip Antara.
Morotai yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina ditetapkan menjadi KEK tahun 2012 serangkaian pelaksanaan Sail Morotai di daerah ini dengan fokus pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik dari segi penangkapan maupun industri pengolahannya.
Buyung Rajilun mengatakan, adanya percepatan pembangunan Morotai sebagai KEK maka berbagai permasalahan yang selama ini menghambat pengembangan Morotai sebagai KEK, misalnya dari segi infrastruktur bisa segera teratasi.
Teratasinya berbagai permasalahan itu diharapkan akan mempercepat masuknya para investor di Morotai, sehingga kontribusinya dalam upaya menggerakkan ekonomi Malut semakin besar, baik dari pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan maupun penyediaan lapangan kerja.
Sejak pemerintah menetapkan Morotai menjadi KEK, menurut Buyung Rajilun, banyak investor dari dalam dan luar negeri, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, di antaranya konsorsium perusahaan perikanan dari Taiwan yang menyediakan investasi Rp30 triliun lebih.
Konsorsium perusahaan perikanan dari Taiwan itu selain mengembangkan usaha penangkapan ikan, juga industri pengolahannya, termasuk berbagai usaha terkait lainnya, seperti galangan kapal, pabrik es yang keseluruhannya diarahkan untuk kebutuhan ekspor.
“Kalau semua itu sudah terealisasi maka Malut bisa menjadi kiblat industri perikanan di wilayah Indonesia Timur sekaligus menjadi pintu gerbang ekspor perikanan Indonesia ke wilayah pasifik,” katanya menambahkan.
